PSHT PESISIR BARAT.COM // Akta Notaris AD ART PSHT 2016 produk Parapatan Luhur (Parluh) Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tahun 2016 tidak berlaku lagi, setelah Penetapan Eksekusi Putusan Perkara Nomor: 217/G/2019/PTUN-JKT.

Hal tersebut di katakan anggota Lembaga Huk├╣m & Advokat (LHA) PSHT Pusat Madiun Dwi Sudarsono, SH, yang juga sebagai ketua cabang PSHT Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Apa alasan-alasan hukumnya, AD ART PSHT tahun 2016 tidak berlaku lagi kata dia, objek sengketa perkara Nomor: 217/G/2019/PTUN-JKT adalah Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-00101085.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum (BH) Perkumpulan PSHT tanggal 26 September 2019.

Salah satu persyaratan mutlak Pendirian BH Perkumpulan PSHT itu adalah Akta Notaris AD ART PSHT 2016. Artinya, kedudukan Akta Notaris AD ART PSHT 2016 mengikuti entitas Putusan Perkara Nomor: 217/G/2019/PTUN-JKT.

Menurutnya, ada beberapa fakta persidangan yang dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Madiun dalam menjatuhkan Penetapan Eksekusi Putusan Nomor: 217/G/2019/PTUN-JKT.

Pertama, Majelis Luhur PSHT menon-aktifkan Ir. RB. Wiyono (Ketua Majelis Luhur) dan Tjahyo Wilis Gerilyanto, SH (Sekretrais Majelis Lihur), dan Dr. Ir. Muhammad Taufiq, SH, MSc (Ketua Umum) berdasarkan surat keputusan Majelis Luhur No. 001/SK/ML- PSHT.0001/IX/2017 tanggal 21 September 2017.

Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pasal 31 ayat (1) menyatakan, "Pengurus yang berhenti atau diberhentikan dari kepengurusan, tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Ormas yang sama".

Sedangkan Pasal 31 ayat (2) mengatur, "Dalam hal pengurus yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan Ormas yang sama, keberadaan kepengurusan dan/atau Ormas yang sama tersebut tidak diakui undang-undang ini".

Dengan demikian, sudah jelas dan terang, kepengurusan dan organisasi PSHT yang dibentuk oleh Ir. RB. Wiyono, Tjahyo Wilis Gerilyanto, SH, dan Dr. Ir. Muhammad Taufiq, SH, MSc saat ini tidak diakui UU No. 17 tahun 2013.

Kedua, PSHT telah menyelenggarakan Parapatan Luhur (Parluh) tahun 2017 dan telah menetapkan kepengurusan periode 2017-2021. Parluh PSHT tahun 2017 dan produk kepengurusannya telah dibenarkan dan dijadikan fakta dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: 217/G/2019/PTUN-JKT.

Ketiga, kepengurusan PSHT produk Parluh tahun 2017 telah memiliki AD ART tahun 2017. Oleh karena itu, menurut hukum, PSHT telah memiliki AD ART baru tahun 2017 yang menggantikan AD ART tahun 2016. Oleh karena PSHT telah memiliki AD ART baru tahun 2017, AD ART produk Parluh PSHT 2016 yang diklaim Dr. M. Taufiq tidak berlaku lagi.

Penetapan Eksekusi Putusan Perkara Nomor: 217/G/2019/PTUN-JKT menyatakan, Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-00101085.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan PSHT tanggal 26 September 2019 tidak mempunyai kekuatan hukun lagi.

Pengadilan Negeri Madiun mengeluarkan Penetapan Eksekusi itu karena Menkumham RI tidak melaksanakan kewajibannya mencabut Keputusan Nomor: AHU-00101085.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan PSHT tanggal 26 September 2019.

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor: 217/G/2019/PTUN-JKT, Akta Notaris AD ART PSHT 2016 tidak berlaku lagi, dengan alasan:

1). Kepengurusan dan organisasi yang dibentuk oleh Ir. RB. Wiyono, Tjahyo Wilis Gerilyanto, SH, dan Dr. Ir. Muhammad Taufiq, SH, MSc tidak diakui UU No. 17 tahun 2013;

2). Telah diselenggarakan PARLUH PSHT tahun 2017;

3). Telah terbentuk kepengurusan PSHT produk Parluh 2017;

4). PSHT produk Parluh 2017 telah memiliki AD ART baru tahun 2017: 

5). Keputusan Menkumham RI Nomor: AHU-00101085.AH.01.07 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan PSHT tanggal 26 September 2019 tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.